Perjanjian Internasional di Asia Tenggara
Menurut Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986 pasal 2 ayat 1 huruf a definisi perjanjian internasional adalah :
“Treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, wheter embodied in a single instrument or in two or more related instrument ang whatever its particular designation” (Perjanjian internasional berarti suatu persetujuan internasional yang ditanda-tangani antar Negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dibuat dalam wujud satu instrumen tunggal atau dalam dua instrumen yang saling berhubungan atau lebih dan apapun yang menjadi penandaan khususnya).
1. Traktat
Traktat adalah istilah yang sudah umum dipergunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional antara negara-negara yang substansinya tergolong penting bagi para pihak.
Contoh : Treaty Banning Nuclear Weapon test in the atsmosphere in outher space and under water of August 5, 1963 (Traktat tentang larangan melakukan percobaan senjata nuklir di atmosfir, angkasa luar, dan di bawah air, tanggal 5 Agustus 1963).
2. Konvensi (Convention atau conventie).
Adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut suatu perjanjian internasional multilateral, baik yang diprakarsai oleh negara-negara maupun oleh lembaga-lembaga atau organisasi internasional.
Contoh : Convention of the crime of genocide of December 9, 1948 (konvensi tentang pencegahan dan penghukuman atas kejahatan genocide, tanggal 9 Desember 1948).
3. Deklarasi (Declaratie atau declaration).
Deklarasi merupakan kesepakatan antara para pihak yang masih bersifat umum dan berisi tentang hal-hal yang merupakan pokok-pokok saja.
Contoh : Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967, Universal Declaration of Human Rights, tanggal 10 Desember 1948.
4. Statuta (statute)
Adalah perjanjian internasional yang dijadikan sebagai konstitusi suatu organisasi internasional.
Contoh : Organisasi internasional yang menggunakan istilah statute untuk piagamnya adalah Mahkamah Internasional Permanent dan Mahkamah Internasioanal yang masing-masing piagamnya disebut Statute of Permanent Court of International justice, dan Statute of International Court of justice.
8. Piagam ( Charter)
Adalah perjanjian internasional yang dijadikan sebagai konstitusi suatu organisasi internasional.
Contoh : Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan Charter of United Nations.
9. Kovenan (Covenant).
Istilah covenant juga mengandung arti sama dengan piagam, jadi digunakan sebagai konstitusi suatu organisasi internasional.
Contoh : pemakainya adalah Liga Bangsa-Bangsa dengan (Covenant of the League of Nations).
10. Persetujuan (agreement, arrangement)
Adalah perjanjian internasional yang ditinjau dari segi isinya lebih bersifat teknis dan administratif.
Contoh : Agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Republic India relation of the delimitation of the continental shelf boundary between the two countries, August 21, 1974.
11. Perjanjian
Perbedaan persetujuan dengan perjanjian sangat penting artinya dalam hukum nasional, khusunya Hukum Tata Negara terutama berkenaan dengan pengesahan atau pengundangannya menjadi peraturan perundang-undangan. Menurut praktek yang berlaku perjanjian disahkan atau diundangkan dalam bentuk undang-undang sedangkan persetujuan disahkan atau diundangkan dalam bentuk keputusan presiden.
12. Pakta (Pact)
Adalah perjanjian internasional dalam bidang militer, pertahanan dan keamanan.
Contoh : Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organizations-NATO).
13. Protokol (protocol)
Menurut J.G Starke yang dikutip oleh I Wayan Parthiana, protokol merupakan jenis perjanjian internasional yang kurang formal jika dibandingkan traktat ataupun konvensi.
14. MOU (Memorandum of Understanding)
Secara harfiah MOU dapat dikatakan sebagai Nota kesepakatan atau memorandum saling pengertian, tetapi secara hukum dapat diartikan sebagai suatu dokumen sah yang menggambarkan suatu persetujuan/perjanjian antara para pihak dan merupakan suatu alternatif yang lebih formal bagi suatu persetujuan/perjanjian, tetapi lebih sedikit formal dibanding suatu kontrak (Ensiklopedia Wikipedia.org, www.en.wikipedia.org/wiki/MOU).
Contoh : MOU antara Indonesia dan Malaysia tentang penempatam tenaga kerja Indonesai di Malaysia, 10 Mei 2004.
NAMA PERJANJIAN INTERNASIONAL | JENIS PERJANJIAN INTERNASIONAL | TUJUAN | NEGARA PESERTA | |
1 | Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas-Batas (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) | Agreement | sebuah perjanjian lingkungan hidup yang ditandatangani pada tahun 2002 oleh negara-negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk mengendalikan pencemaran asap di Asia Tenggara. | Negara di Asia Tenggara |
2 | Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara atau Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone atau Traktat Bangkok yang biasa disingkat SEANWFZ | Treaty | Mengamankan kawasan Asean dari nuklir. | Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam |
3 | Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau Treaty of Amity and Cooperation (TAC) Asia Tenggara | Treaty | Komitmen untuk siap menjalin kerja sama dalam berbagai bidang dengan negara-negara ASEAN dengan menaati tata pergaulan di Asia Tenggara yang terangkum dalam Traktat tersebut. | Papua New Guinea (5 Juli 1989), China (8 Oktober 2003), India (8 Oktober 2003), Jepang (2 Juli 2003), Pakistan (2 Juli 2004), Korea Selatan (27 November 2004), Federasi Rusia (29 November 2004), Mongolia (28 Juli 2005), New Zealand (28 Juli 2005), Australia (10 Desember 2005), Perancis (13 Januari 2007), Timor Leste (13 Januari 2007), Sri Lanka (1 Agustus 2007), Bangladesh (1 Agustus 2007), Korea Utara (24 Juli 2008), dan Amerika Serikat (22 Juli 2009). dengan Negara – Negara anggota ASEAN |
4 | Kawasan Investasi ASEAN (Framework Agreement on ASEAN Investment Area/FA-AIA) | Agreement | Menciptakan suatu Kawasan Investasi ASEAN yang liberal dan transparan, sehingga dapat meningkatkan arus investasi ke kawasan. | Negara anggota ASEAN |
5 | ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) | Agreement | Membentuk suatu rejim investasi ASEAN yang lebih terbuka serta mendukung proses integrasi ekonomi di Asia Tenggara, ACIA lebih bersifat komprehensif dibandingkan dengan AIA dan ASEAN IGA, dikarenakan ACIA telah mengadopsi international best practices dalam bidang investasi dengan mengacu kepada kesepakatan-kesepakatan investasi internasional. Dengan adanya ACIA, diharapkan ASEAN dapat meningkatkan iklim investasi di kawasan dan menarik lebih banyak investasi asing. | Negara anggota ASEAN |
6 | Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara atau TAC (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) | Treaty | Menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota ASEAN | Negara anggota ASEAN |
7 | Revised Basic Agreement of ASEAN Industrial Joint Ventures | Agreement | Menawarkan kemudahan-kemudahan bagi swasta non-ASEAN agar mudah ikut serta dalam proyek patungan ASEAN | Negara anggota ASEAN dengan NGO |
8 | Agreement for the Promotion and Protection of Investment ASEAN | Agreement | Merangsang investor intra-ASEAN agar berinvestasi di Asia Tenggara | Negara anggota ASEAN |
9 | ASEAN Petroleum Security Agreement dan Agreement on ASEAN Energy Cooperation | Agreement | Menciptakan kepastian dalam pengadaan energy, baik dalam waktu kelebihan maupun kekurangan energy dan mengembangkan sumber energy alternative | Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand |
10 | Air Transport Agreement between the Governments of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People’s Republic of China dan | Agreement | Regulasi menegenai transportasi udara | ASEAN dengan pemerintah China |
11 | ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Passenger Air Services | Agreement | Regulasi menegenai transportasi udara | Malaysia dan Singapura |
12 | Agreement on Cultural Cooperation between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Russian Federation | Agreement | Mempererat dan mengatur hubungan kebudayaan antaranegara ASEAN dengan Rusia | Brunei Darussalam, Myanmar, Singapura dan Russia |
13 | Agreement on the Privileges and Immunities of the Association of Southeast Asian Nations (API) | Agreement | Mengatur tentang hak khusus dan perlindungan terhadap Negara ASEAN | Filipina dan Singapura |
14 | Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China | Agreement | Untuk mengatur regulasi hubungan kerjasama ekonomi khususnya investasi asing | China dengan Indonesia, Thailang, Malaysia, Filipina, Kamboja dan Brunei Darussalam |
15 | Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement in Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (TIG India) | Agreement | Mengatur eksport import barang antara Negara ASEAN dengan India | Indonesia, Singapura dan Thailand |
16 | Agreement on Investment under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea | Agreement | Untuk mengatur regulasi hubungan kerjasama ekonomi khususnya investasi asing | Negara ASEAN dengan Republik Korea |
17 | Agreement Establishing the ASEANAustralia- New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) | Agreement | Mengatur hubungan perdagangan pasar bebas antara Negara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru | Laos, Malaysia, Filipina dan Thailand |
18 | ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA) | Agreement | Regulasi perlindungan minyak antara Negara ASEAN | Brunei Darussalam, Myanmar, Singapura, Thailand Vietnam dan Myanmar |
19 | Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan (AJCEP) | Agreement | Mengatur hubungan perdagangan antara Negara ASEAN dengan Jepang | Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura |
20 | Agreement between the Governments of the Member Countries of ASEAN and the Government of the Russian Federation on Economic and Development Cooperation | Agreement | Mengatur hubungan ekonomi dan pembangunan di Asia Tenggara | Indonesia, Myanmar dan Filipina dengan Rusia |
21 | ASEAN-X Agreement between the Government of the Republic of Singapore and Lao PDR on Education Services | Agreement | Layanan pendidikan antara pemerintah Simgapura dengan Laos | Singapura dan Laos |
22 | Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window | Agreement | Pembentukan dan pengaplikasian ASEAN Single Window | Brunei, Indonesia, Laos, Malaysia, dan Vietnam |
23 | Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment (EEE) Regulatory Regime | Agreement | Mengatur hubungan dalam penggunaan Listrik dan alat kelistrikan | Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines Singapura,Vietnam |
24 | Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication | Agreement | Mengatur pertukaran informasi dan komunikasi | Negara Anggota ASEAN |
25 | Agreement on the Recognition of Commercial Vehicle Inspection Certificates for Goods Vehicles and Public Service Vehicle Issued by ASEAN Members Countries | Agreement | Mengatur regulasi tentang inspeksi dan sertifikasi kendaraan pribadi dan umum Negara angoota ASEAN | Negara anggota ASEAN |
26 | Agreement on the Establishment of the ASEAN Center for Energy | Agreement | Pembentukan pusat energy Negara ASEAN | Semua Anggota ASEAN |
27 | ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response | Agreement | Penanganan bencana alam dan tanggap darurat di Asia Tenggara | Semua anggota ASEAN |
28 | Agreement on the Establishment of ASEAN Tourism Information Center | Agreement | Pembentukan puat informasi pariwisata ASEAN | Brunei, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Indonesia |
29 | Agreement on Promotion and Protection of Investment in ASEAN | Agreement | Promosi dan perlindungan investasi di Negara anggota ASEAN | Semua Negara anggota ASEAN |
30 | ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources. | Agreement | Untuk mengatur konservasi sumberdaya alam | Indonesia, Filipina, dan Thailand |
31 | Agreement on the Recognition of Domestic Driving Licenses Issued by ASEAN Countries. | Agreement | Pengenalan regulasi Surat Izin Mengemudi dalam negeri di Negara anggota ASEAN | Semua Negara anggota ASEAN |
32 | Agreement Establishing the ASEAN Promotion Centre for Trade, Investment and Tourism | Agreement | Pembentukan pusat Promosi Perdagangan, Investasi, dan Priwisata | Semua Negara anggota ASEAN |
33 | Agreement on the ASEAN Food Security Reserve | Agreement | Perlindungan kesehatan makanan | Semua Negara Agota ASEAN |
34 | Agreement for the Facilitation of Search of Ships in Distress and Rescue of Survivors of Ship Accidents | Agreement | Pencarian dan penyelamatan kecelakaan transportasi air | Semua Negara angota ASEAn |
35 | Agreement for the Facilitation of Search for Aircraft in Distress and Rescue of Survivors of Aircraft Accident | Agreement | Pencarian dan penyelamatan kecelakaan udara (militer) | Kamboja, Myanmar, dan Vietnam |
36 | Memorandum of Understanding between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People’s Republic of China on Maritime Consultation Mechanism | MoU | Persetujuan mekanisme konsultasi maritime antara Negara ASEAN dengan China | ASEAN dengan China |
37 | Memorandum of Understanding on the Association of Southeast Asian Nations’ Air Services Engagement with Dialogue Partners | MoU | Persetujuan tentang keterikatan pelayanan udara antar sesame Negara ASEAN | Negara ASEAN |
38 | Ha Noi Joint Declaration on the First ASEAN Defence Minister’s Meeting – Plus | Deklarasi | Persetujuan tentang pertahanan Negara ASEAN | Negara ASEAN |
39 | Memorandum of Understanding between the Governments of the Participating Member States of the Association of South-East Asian nations (ASEAN) on the Pilot Project for the Implementation of a Re41gional Self- Certification System | MoU | Persetujuan tentang implementasi dari Regional Self - Certification System | Brunei,Malaysia, Singapura |
40 | Protocol to Amend the Protocol to Provide Special Consideration for Rice and Sugar | Protocol | Merubah protocol sebelumnya tentang penyediaan gula dan beras di ASEAN | Negara ASEAN |
41 | Joint Declaration of the ASEAN Defence Ministers on Strengthening ASEAN Defence Cooperation for Stability and Development of the Region | Deklarasi | Untuk menjalin kerjasama dalam menjaga stabilitas dan pembangunan umat beragama | Negara ASEAN |
42 | Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanism | Protocol | Untuk melengkapi ASEAN Charter dalam mekanisme penanganan konflik | Negara ASEAN |
43 | ASEAN Memorandum of Understanding on Cooperation Relating to Marine Casualty and Marine Incident Safety Investigations | MoU | Untuk mengatur regulasi penanganan kecelakaan laut dan invesrigasi kecelakaan laut | |
44 | Memorandum of Understanding between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People’s Republic of China on Cooperation in the Field of Intellectual Property | MoU | Untuk Mengatur hubungan dengan China dalam hal property intelektual | |
45 | Memorandum of Understanding between The Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People’s Republic of China on Strengthening Cooperation in the Field of Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment | MoU | Untuk penguatan hbungan dalam menentukan standar, teknik,, regulasi dan ketepatan suatu nilai | |
46 | Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the Government of the People’s Republic of China on Cooperation in the Field of Non-traditional Security Issues | MoU | Untuk mengatur hubungan dengan China dalam hal penanganan isu keamanan domestic dan internasional | |
47 | ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport | Agreement | Untuk menjalin kesepakatan antara Negara ASEAN dalam hal fasilitas transportasi antar negara | |
48 | Memorandum of Understanding on ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Products Promotion Scheme | MoU | Untuk mengatur hubungan antara sesame Negara ASEAN dalam hal skema promosi agrikultura dan hasil hutan | |
49 | Memorandum of Understanding on the Establishing the ASEAN-China Centre between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People’s Republic of China | MoU | Pembentukan Sekretariat ASEAN-China Centre | Brunei, Kamboja, Laos, Mlaysia, Myanmar. Thailand, Vietnam, China |
50 | Memorandum of Understanding between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China on Information and Media Cooperation | MoU | Kerjasama dengan pemerintah China dalam bidang Media dan Informasi | |
51 | Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations and the Government of Australia on the Second Phase of the ASEAN Australia Development Cooperations Program (AADCP II) | MoU | Kerjasama dalam melanjutkan program pembangunan Australia di Asia Tenggara | |
52 | ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal Products | Arrangement | Untuk mengatur regulasi inspeksi produksi barang dan obat-obatan | |
53 | Implementing Arrangement for the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) Economic Cooperation Work Programme Pursuant to Chapter 12 (Economic Co-operation) of The Agreement Establishing the ASEANAustralia- New Zealand Free Trade Area | Arrangement | Pelaksanaan pembentukan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area | Negara ASEAN dengan Australia dan Selandia baru |
54 | Cha-Am Declaration on the Roadmap for an ASEAN Community (2009-2015) | Deklarasi | Pembentukan ASEAN Community (2009-2015) | |
55 | Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services | Protokol | Pelaksanaan dan komitmen dalam menjalankan ASEAN Framework Agreement on Services | Malaysia dan Singapura |
56 | ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Dental Practitioners | Arrangement | Pemberian pengakuan terhadap dokter gigi di setiap Negara ASEAN | |
57 | ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services | Arrangement | Pemberian pengakuan terhadap tenaga akuntan di setiap Negara ASEAN | |
58 | ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners | Arrangement | Pemberian pengakuan terhadap tenaga medis di setiap Negara ASEAN | |
59 | Memorandum of Understanding between the Government of the Member Countries of the ASEAN and the World Organisation for Animal Health (OIE) on Technical Cooperation | MoU | Untuk mengatur hubungan teknis antara pemerintah negara anggota ASEAN dengan World Organisation For Animal Health | |
60 | Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan (AJCEP) | Agreement | Untuk meningkatkan hubungan ekonomi komperhensif dengan pemerintah Jepang | Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Singapura, Vietnam, dan Jepang |
61 | ASEAN Memorandum of Understanding on Cooperation Relating to Aircraft Accident and Incident Investigation | MoU | Mengatur investigasi kecelakaan dan insiden penerbangan militer | |
62 | Memorandum of Understanding on Establishing the ASEAN-Korea Centre Between the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea | MoU | Pembentukan ASEAN-Korea Centre | Negara anggota ASEAN dengan Korea |
63 | Singapore Declaration on Climate Change, Energy and the Environment | Deklarasi | mengatur Negara-negara ASEAN dalam menangani perubahan iklim (global warming), krisis energi dan isu lingkungan. | |
64 | ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services | Arrangement | Membuat aturan dalam bidang pelayanan arsitektur | Laos, Malaysia, Filipina |
65 | Joint Declaration of the ASEAN Defence Ministers on Enhancing Regional Peace and Stability | Deklarasi | Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan. | |
66 | Protocol to Amend the Agreement for the Establishment of ASEAN Animal Health Trust Fund | Protocol | Penambahan pada perjanjian pemmbentukan ASEAN Animal Health Trust Fund | |
67 | Protocol to Provide Special Consideration for Rice and Sugar | Protokol | Kesepakatan untuk memberi perhatian lebih terhadap gula dan beras | |
68 | Protocol to Amend Article 3 of the ASEAN Framework (Amendment) Agreement for the Integration of Priority Sectors | Protokol | Amandemen dari ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors | Indonesia dan Filipina |
69 | ASEAN Sectoral Integration Protocol for the Logistics Services Sector | Protokol | Untuk integrasi sektoral terhadap pelayanan logistik | Filipina |
70 | Joint Declaration on ASEAN-Australia Comprehensive Partnership | Deklarasi | Penigkatan hubungan regional antara Negara ASEAN dengan Australia | Negara ASEAN dengan Australia |
71 | Protocol 1 – Designation of Transit Transport Routes and Facilities | Protokol | Penunjukan rute transit, transportasi dan fasilitasnya. | Brunei, kamboja,Filipina, Viet Nam |
72 | ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) | Konvensi | Kerjasama multilateral untuk melawan teroris | Brinuei, kamboja, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina |
73 | Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window | Protocol | Membentuk dan melaksanakan ASEAN Single Window | Indonesia, Laos |
74 | Second Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China | Protokol | Amanademen Framework Agreement onComprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China | Laos dan Myanmar |
75 | Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China | Protokol | Amandemen perjanjian kerangka perdagangan dengan RRC | Filipina dan Laos |
76 | ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services | Arrangement | Pengakuan terhadap pelayanan keperawatan dalam wilayah ASEAN | Laos dan Filipina |
77 | Memorandum of Understanding for Administrative Arrangements between ASEAN and Asian Development Bank | Arrangement | Mengatur Perjanjian administrative antara ASEAN dengan Asian Bank development | |
78 | Trade and Investment Framework Arrangement between the Association of Asian Nations and the United States of America | Arrangement | Pengaturan kerangka kerjasama pasar dan investasi | Negara Anggota ASEAN dengan Amerika serikat |
79 | ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption | Agreement | Pembuatan kerangka perjanjian Pembebasan visa | Indonesia, Laos, Thailand, Vietnam |
80 | ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services | Arrangement | Pengakuan terhadap peayanan teknisi mesin di wilayah Asia Tenggara | Indonesia, Laos, Thailand, Vietnam, malaysia |
81 | Memorandum of Understanding on the ASEAN SWAP Arrangement by Ministry of Finance of Brunei Darussalam; National Bank of Cambodia; Bank Indonesia; Bank of the Lao PDR; Bank Negara Malaysia; Central Bank of Myanmar; Bangko Sentral Ng Pilipinas; Monetary Authority of Singapore; Bank of Thailand; and State Bank of Vietnam | MoU | Membentuk kerjasama atara bank Negara anggota ASEAN | |
82 | ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport | Agreement | Pembentukan kerangka kerjasama dalam bidang transportasi multimodal | Kamboja, Filipina, Thailand |
83 | ASEAN-New Zealand Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism | Deklarasi | Kerjasama dengan Negara ASEAN dalam melawan terorisme internasional | Selandia Baru |
84 | ASEAN-Pakistan Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism | Deklarasi | Kerjasama dengan Negara ASEAN dalam melawan terorisme internasional | Pakistan |
85 | ASEAN-Republic of Korea Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism | Deklarasi | Kerjasama dengan Negara ASEAN dalam melawan terorisme internasional | Korea |
86 | Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea | Deklarasi | Mempererat hubungan kerjasama | |
87 | ASEAN -Japan Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism | Deklarasi | Kerjasama dengan Negara ASEAN dalam melawan terorisme internasional | Jepang |
88 | ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors | Agreement | Pengintegrasian sector yang dianggap penting di Asia Tenggara | Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam |
89 | ASEAN Sectoral Integration Protocol for Automotives | Protokol | Pengitegrasian dalam sektor otomotif | |
90 | ASEAN Sectoral Integration Protocol for Agro-Based Products | Protokol | Pengitegrasian dalam sector produksi dasar pertanian | |
91 | ASEAN Sectoral Integration Protocol for Textiles and Apparel Products | Protokol | Pengitegrasian dalam sector pakaian dan tekstil | |
92 | ASEAN Sectoral Integration Protocol for Wood-Based Products | Protokol | Pengitegrasian dalam sektor hasil hutan | |
93 | ASEAN Sectoral Integration Protocol for Rubber-Based Products | Protokol | Pengitegrasian dalam sektor hasil karet | |
94 | ASEAN Sectoral Integration Protocol for Healthcare | Protokol | Pengitegrasian dalam sektor kesehatan | |
95 | ASEAN Sectoral Integration Protocol for Fisheries | Protokol | Pengitegrasian dalam sektor perikanan | |
96 | ASEAN Sectoral Integration Protocol for Electronics | Protokol | Pengitegrasian dalam sektor elektronik | |
97 | ASEAN Sectoral Integration Protocol for Air Travel | Protokol | Pengitegrasian dalam sektor transportasi udara | |
98 | ASEAN Sectoral Integration Protocol for Tourism | Protokol | Pengitegrasian dalam sektor pariwisata | |
99 | ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism | Protocol | Membuat mekanisme penyelesaian konflik antara sesame Negara ASEAN | Myanmar, Malaysia, Viet Nam, Singapura |
100 | Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, which was signed at Kuala Lumpur, on 29 November 2004 | Traktat | Memperbolehkan pemberian bantuan dalam menangani masalah kriminal | Brunei, Malaysia, Viet nam |
101 | Beijing Declaration of the Ministers Responsible for Youth of the ASEAN and the People’s Republic of China on ASEAN-China Cooperation on Youth | Deklarasi | Menjalin hubungan kerjasama antara Negara ASEAN dengan RRC dalam bidang kepemudaan | Negara anggota ASEAN denga RRC |
102 | ASEAN Declaration against Trafficking in Persons particularly Women and Children | Deklarasi | Melawan perdagangan manusia | |
103 | Memorandum of Understanding between the Governments of the Member Countries of ASEAN and the Government of the People’s Republic of China on Transport Cooperation | MoU | Mengatur hubungan ASEAN dengan RRC dalam bidang hubungan transportasi | |
104 | Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services | Protocol | Pelaksanaan Fourth Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services | |
106 | ASEAN-Russian Federation Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism | Deklarasi | Kerjasama dengan Rusia dalam melawan terorisme | |
107 | Declaration on the Elimination of Violence Against Women in the ASEAN Region | Deklarasi | Menghilangkan kkekerasan terhadap wanita di wilayah Asia Tenggara | |
108 | Protocol to Amend the Protocol Governing the Implementation of the ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature | Protocol | Mengamandemen protocol sebelumnya tentang pengimplementasian tariff nomenklatur | |
109 | Declaration of the 7th ASEAN Health Ministers Meeting | Deklarasi | Melaksanakan pertemuan menteri kesehatan ASEAN | |
110 | Protocol to Amend the Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation | Protokol | Menjalin kerjasama antara sesama industri di Negara Asia Tenggara | Negara anggota ASEAN |
111 | Yangon Resolution on Sustainable Development. | Resolusi | Melaksanakan pembangunan berkelanjutan di Negara anggota ASEAN | |
112 | ASEAN Memorandum of Understanding on Air Freight Services | MoU | Mengatur peraturan tentang layanan kargo udara | |
113 | ASEAN Memorandum of Understanding on the Trans-ASEAN Gas Pipeline Project | MoU | Regulasi pembuatan pipa gas Trans-ASEAN | |
114 | Protocol to Amend the Framework Agreement on the ASEAN Investment Area | Protokol | Mengamandemen kerangka perjanjian tentang wilayah investasi di Asia Tenggara | |
115 | Revised Memorandum of Understanding on Establishment of ASEAN Foundation. | MoU | Pembentukan yayasan ASEAN | |
116 | Protocol on the Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive Products | Protokol | Perencanaan untuk sensitive dan sensitive produk yang tinggi | |
117 | Protocol 4 of the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit: Technical Requirements of Vehicles | Protokol | Kerangka perjanjian ASEAN dalam fasilitas barang transit: kebutuhan teknis kendaraan | |
118 | Protocol to Implement the Initial Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services. | Protokol | Pengimplementasian komitmen awal di bawah keragka perjanjian layanan ASEAN | |
119 | Protocol to Amend ASEAN Agreements | Protokol | Mengamandemen perjanjian ASEAN | |
120 | Protocl Amending the Agreement on the ASEAN Energy Cooperation | Protokol | Mengamandemen perjanjian tentang koorperasi energy ASEAN |
